Perkembangan Ekonomi Tiongkok


Perekonomi Tiongkok mulai membaik, ditopang oleh sektor konstruksi dan real estate. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok 6,7% (yoy) pada triwulan I 2016. Pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate melebihi sektor lain masing-masing 7,8% dan 9,1%. Sementara itu, Fixed Asset Investment(FAI) terakselerasi pada Maret 16 menjadi 10,7% (yoy) (Grafik 4). Pertumbuhan kuat pada sektor korporasi dan rumah tangga. Namun, peran konsumsi yang kuat dan beberapa indikator lain yang masih lemah (antara lain retail sales dan inventory) mengindikasikan pemulihan ekonomi Tiongkok masih berisiko.

grafik_4-tiongkok

 

Intro…..

Pada beberapa tahun terakhir China telah melaksanakan ferormasi sistem ekonomi pasar sosialis (kepemilikan public) membuka ekonomi kapitalis yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah perusahaan negara dari 102.300 buah menjadi 46.800. Sedangkan jumlah perusahaan swasta meningkat dari 90.000 buah menjadi lebih dari 2 juta buah antara tahun 1989 sampai 2001. Hal ini sesuai dengan tuntutan mempertimbangkan secara menyeluruh perkembangan kota dan desa, perkembangan regional, perkembangan sosial dan ekonomi, perkembangan harmonis antara manusia dan alam, serta perkembangan di dalam negari dan keterbukaan terhadap dunia luar, mengembangkan peranan dasar pasar dalam alokasi sumber daya, meningkatkan vitalitas dan daya saing perusahaan, menyempurnakan pengontrolan makro negara, menyempurnakan fungsi pemerintah di bidang pengelolaan sosial dan layanan umum, dan memberikan jaminan sistem yang kuat kepada pembangunan masyarakat cukup sejahtera secara menyeluruh.

China berusaha menyempurnakan sistem pokok ekonomi di mana ekonomi milik negara merupakan bagian utama dan ekonomi multi kepemilikan berkembang bersama, mendirikan sistem yang menguntungkan untuk mengubah struktur ekonomi dualis antara kota dan desa, membentuk mekanisme yang mendorong perkembangan harmonis ekonomi regional, membangun sistem pasar modern yang seragam, terbuka dan bersaing secara tertib, menyempurnakan sistem pengontrolan makro, sistem pengelolaan administrasi dan sistem hukum ekonomi, menyempurnakan sistem penempatan kerja, distribusi pendapatan dan jaminan sosial, dan mendirikan mekanisme yang mendorong perkembangan yang berkelanjutan di bidang ekonomi dan sosial. Dengan adanya data seperti diatas maka china dapat digolongkan ke dalam Negara yang juga menganut sistem perekonomian sosialis.

Sekarang China juga sedang membuka pasar ekonomi bebas, yang artinya mereka membuka perekonomian terhadap perdagangan luar negeri lebih terbuka. Pasar bebas sendiri merupakan ciri dari sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme. Jadi sistem ekonomi China adalah sistem ekonomi campuran antara sosialis, kapitalisme, dan komunisme. Dampaknya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat China adalah masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreatifitas, sehingga masyarakat secara otomatis dapat menjalankan usaha dengan lebih maksimal. Dengan adanya campur tangan pemerintah juga, maka dapat meminimalisir monopoli oleh pihak swasta. Sehingga ekonomi negara juga bisa berjalan stabil dan rakyat juga akan mendapat dampak positif dari hal itu.

 

 

Sumber : https://www.academia.edu/8666211/SISTEM_PEREKONOMIAN_NEGARA_CHINA_REPUBLIK_RAKYAT_TIONGKOK?auto=download

 

 

Perkembangan Ekonomi Eropa


Pertumbuhan ekonomi Eropa juga masih terbatas dan dibayangi terkait referendum keanggotaan UK dalam EU pada tanggal 23 Juni 2016 (isu Brexit). Sektor industri tumbuh moderat namun dalan tren melambat (Grafik 3). Pertumbuhan ekspor juga masih dalam tren menurun, meski dalam perkembangan terakhir mengalami rebound. Selain itu, isu Brexit juga menjadi sumber ketidakpastian baru yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dan memperburuk perekonomian Inggris dan Kawasan Euro. Brexit dapat berdampak negatif bagi keyakinan investor dan konsumen terhadap Eropa yang saat ini turun.

g3_eropa

Refleksi ……

Krisis ekonomi Eropa muncul karena persoalan hutang merebak sejak 2010. Krisis ekonomi kawasan Eurozone yang dipicu oleh besarnya utang pemerintah sebenarnya mulai mengakar sejak tahun 2000, dimana rasio utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa meningkat signifikan. Rasio utang Yunani yang pada tahun 2000 hanya sebesar 77% dari PDB nya, pada 2012 mencapai 170%, nilai ini diprediksi IMF akan tumbuh menjadi diatas 180% pada tahun 2013. Meningkatnya utang negara karena defisit anggaran yang terus berlanjut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan Maastricht Treaty, dimana dinyatakan dalam aturan ini bahwa utang negara tidak boleh lebih dari 60% dari PDB dan defisit maksimal 3% dari PDB. Teorinya, jika melewati angka itu, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi kawasan.

Parahnya lagi, negara-negara lain di kawasan Eropa seperti Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol, bahkan Perancis juga mengalami kondisi yang hampir sama. Rasio hutang Irlandia terhadap PDB saat ini mencapai 103%, padahal di tahun 2000 hanya sebesar 36%. Begitu pula dengan Portugal dimana rasio hutang pemerintahnya mencapai 113% di tahun 2012, dan di prediksi oleh IMF akan mencapai 119% di tahun 2013. Besarnya utang negara di kawasan Eurozone membuat Yunani, Portugal dan Irlandia kesulitan membayar utangnya. Sehingga menimbulkan krisis ekonomi Eropa.

Para pemimpin Eurozone telah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kawasan tersebut dari krisis utang. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah dibentuknya European Stability Mechanism (ESM) pada 27 September 2012 dengan tujuan bailout  negara anggota Eurozone yang menghadapi kesulitan keuangan, dibantu oleh Troika (International Monetary Funds, European Central Bank dan European Comission). Demikian juga negara-negara Eurozone   menyepakati penambahan dana  siaga untuk bailout, dari 500 miliar euro menjadi 800 miliar euro atau sekitar USD 1 triliun. Dana siaga ini tidak saja untuk membantu negara pengguna euro yang tengah berjuang keras keluar dari krisis keuangan, seperti Yunani, Irlandia  dan  Portugal, namun juga mengantisipasi Negara lainnya yang memerlukan bailout dari ESM.
Langkah-langkah penyelamatan kawasan Eropa lainnya adalah hair cut pembayaran obligasi Yunani kepada pihak swasta. Kalangan perbankan dan asuransi sepakat mengurangi piutang mereka ke Yunani sebesar 50%. Bagi Yunani, pengurangan utang obligasi dari pihak swasta itu sangat berarti, tidak saja bagi penyelamatan negara mereka dari krisis utang namun juga berguna bagi kawasan Eropa. Kebijakan penyelamatan ekonomi Eropa lainnya adalah kesepakatan  para pemimpin Uni Eropa mengenai rekapitalisasi perbankan secara langsung. Dimana bailout perbankan disuatu negara bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan dana bailout Eropa yang ada. Untuk itu kawasan Euro juga sepakat untuk menyatukan pengawasan perbankannya. Dengan demikian penyelamatan pada bank-bank bermasalah di Eurozone tidak akan menambah utang pemerintah, sehingga tidak menambah beban utang negara. Selain itu bailout dana untuk Yunani sebesar USD 56 milyar akhirnya disetujui oleh IMF dan menteri keuangan Eurozone setelah melalui perdebatan yang panjang. Para pemimpin UE berharap bahwa langkah-langkah ini akan melindungi Yunani dengan demikian juga Eropa dari krisis ekonomi yang berlarut-larut.

Meskipun berbagai kebijakan sudah diambil namun besarnya utang negara kawasan Eropa serta lambannya langkah-langkah reformasi ekonominya membuat pemulihan ekonominya berjalan lamban. Bahkan memburuknya kondisi ekonomi kawasan Eropa membuat lembaga pemeringkat menurunkan peringkat utang negara-negara kawasan Eropa. Jerman pun yang paling kuat di Eropa oleh Moody’s diturunkan peringkatnya menjadi AAA  negative outlook, serta baru-baru ini S&P memberi peringkat surat utang  Yunani ke Selective Default. Hal itu menunjukkan bahwa krisis ekonomi Eropa masih belum mereda.

Berbagai perkembangan yang terjadi di Eropa hingga saat ini belum dapat memberikan keyakinan bahwa krisis ekonomi Eropa akan segera dapat diatasi. Meskipun sudah banyak langkah yang diambil untuk menyelamatkan Eropa namun masa depan ekonomi Eropa masih belum jelas. Apalagi reformasi ekonomi yang harus dijalankan berjalan lamban. Referendum yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni adalah untuk memutuskan Inggris keluar Uni Eropa. Yang memilih keluar atau yang disebut Brexit mencapai 52% sementara yang tetap 48%. Dalam peristiwa tersebut, poundsterling jatuh sekitar 10 persen pada Jumat (24/6), mencapai tingkat terendah 31 tahun, tetapi tidak bergerak di bawah 1,32 dolar AS. Ini semua menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh Eropa.

 

Sumber: Bank Indonesia, Fak Ekonomi UGM

 

Perkembangan Ekonomi Amerika


Perekonomi AS masih belum sepenuhnya pulih, terlihat dari melemahnya konsumsi dan beberapa indikator ketenagakerjaan, serta inflasi masih rendahnya. Konsumsi yang lemah tercermin dari personal consumption expenditure(PCE) yang masih turun (Grafik 1). Dari sisi tenaga kerja, daya serap tenaga kerja AS yang menurun, tercermin dari penambahan jumlah tenaga kerja (nonfarm payroll) yang melambat dan meningkatnya tingkat pengangguran.

g1_amrik

Tingkat inflasi yang masih rendah, termasuk PCE Headlinedan PCE Core Inflationyang juga melambat. Hal ini antara lain juga dipengaruhi turunnya harga pangan dan energi (Grafik 2).

g2_amrik

The Fed diperkirakan akan mendorong untuk tetap secara berhati-hati dalam melakukan penyesuaian suku bunga Fed Fund Rate (FFR). Namun, risiko kenaikan FFR tetap perlu diwaspadai. Release minutes FOMC pada April 2016 lebih ‘hawkish’dari yang diperkirakan, dengan peluang kenaikan FFR Juni 2016 yang cenderung meningkat. Selain itu, Statement Fed officials yang bernada sama akhir-akhir ini semakin memperkuat risiko kenaikan FFR di bulan Juni 2016.

 

Sumber: Bank Indoensia

 

Korupsi dan Ekonomi


Sebuah fakta yang mencolok tentang korupsi di lingkungan pemerintah bahwa korupsi tersebut adalah lebih tinggi di negara-negara miskin. Sebagai contoh, 10 negara paling sedikit korupsi menurut Indek Persepsi Korupsi, Transparency International (TI) 2009 memiliki rata-rata GDP riil per kapita $ 36.700, sedangkan 10 negara paling korup memiliki rata-rata GDP riil per kapita $ 5.100.

Hasil penelitian (Bai, Malesky, Olken, 2016) menunjukkan bahwa ada korelasi negative antara persepsi korupsi dengan PDB riil per kapita. Artinya makin tinggi tingkat korupsi maka PDB riil per kapita makin kecil. Mereka menggunakan data baik survey rumah tangga dibeberapa Negara maupun menggunakan data survey perusahaan- perusahaan. Persepsi korupsi dimisalkan bahwa bagi individu memberikan suap atau bagi perusahaan diharapkan memberikan hadiah kepada petugas public agar “segala urusan menjadi beres”.

Salah satu hipotesis bahwa pola hubungan kausalitas dari korupsi berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi: bahwa korupsi menghambat investasi, yang pada gilirannya, menekan pertumbuhan. Banyak literatur telah dieksplorasi arah hubungan kausalitas ini (Mauro, 1995; Wei, 1999a). Implikasi dari hipotesis ini adalah bahwa membasmi korupsi bisa menjadi penting dalam mencapai pembangunan ekonomi.

Namun, korelasi juga mungkin disebabkan karena kebalikan hubungan sebab akibat: Pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi korupsi, sehingga negara-negara berkembang, korupsi secara alami menurun (Huntington, 2002; Bardhan, 1997; Glaeser dan Goldin, 2004). Sayangnya, bukti hubungan sebab akibat antara pertumbuhan dan mengurangi korupsi belum definitif ditetapkan. Studi yang ada terbaik menggunakan regresi lintas negara, dengan fitur geografis seperti jarak ke Equator sebagai variabel penting Treisman (2000); Gundlach dan Paldam (2009). Tetapi mekanisme yang pertumbuhan mengurangi korupsi yang kurang dipahami. Hal ini terutama berlaku dari bagaimana pertumbuhan mengubah interaksi antara perusahaan dan birokrat di mana sebagian besar kegiatan suap terkonsentrasi.

Hasil study dengan menggunakan data tingkat perusahaan dari Vietnam menghasilkan dua fakta empiris. Pertama, pertumbuhan ekonomi (yang diukur dengan pertumbuhan lapangan kerja pada tingkat industri) menurun akibat dari adanya penghasilan perusahaan yang diekstraksi oleh pejabat pemerintah sebagai suap. Kedua, pengurangan korupsi lebih besar apabila perusahaan-perusahaan yang dapat lebih mudah pindah lokasi ke propinsi lainnya.

Mekanisme pertumbuhan ekonomi mengurangi korupsi, yaitu model persaingan antar provinsi untuk mempertahankan atau menarik perusahaan sebagai mekanisme pengecekan adanya korupsi. Jika suatu perusahaan lebih mampu untuk pindah, pemerintah akan lebih berhati-hati tentang ekstrasi suap dari hal itu. Kurang jelasnya adalah bagaimana perubahan dalam kegiatan ekonomi mempengaruhi korupsi di lingkungan ini. Ada kekuatan penyeimbang dengan asumsi yang masuk akal, pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan ekstraksi suap. Juga dapat diprediksi bahwa penurunan suap lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang lebih mobile.

Hasil tersebut memiliki beberapa implikasi untuk memahami faktor-faktor penentu korupsi di negara-negara berkembang. Temuan bahwa pertumbuhan mengurangi suap menunjukkan bahwa beberapa aspek korupsi mungkin menurun secara alami sebagai negara berkembang bahkan tanpa upaya anti-korupsi yang eksplisit.

Selain itu, mekanisme persaingan antar-yurisdiksi menawarkan beberapa cara bahwa pemerintah nasional mungkin mempercepat penurunan korupsi. Salah satu pilihan melibatkan perbaikan fokus dalam pemerintahan di satu wilayah, seperti yang disarankan oleh Wei (1999b) dan Fisman dan Werker (2010); tekanan kompetitif yang kita bahas akan menyebabkan perbaikan ini tumpah ke daerah lain. Lebih langsung terkait dengan temuan empiris, memperkuat hak milik sehingga perusahaan dapat lebih mudah menutup nilai tanah mereka jika mereka bergerak akan memperkuat persaingan di antara yurisdiksi dan karenanya efek korupsi mengurangi pertumbuhan. Lebih umum, mengurangi hambatan apapun untuk mengencangkan mobilitas, misalnya terkait dengan pendaftaran usaha, akan memperkuat efek negatif dari pertumbuhan korupsi. Hasil ini juga berbicara dengan interaksi antara pertumbuhan dan lembaga: Pertumbuhan yang paling berhasil dalam mengurangi korupsi ketika digabungkan dengan hak milik yang kuat, menyiratkan saling melengkapi antara kebijakan untuk memperkuat lembaga-lembaga dan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Sementara kita telah menerapkan ide pertumbuhan ekonomi dan mobilitas perusahaan sebagai kekuatan untuk mengurangi korupsi dalam suatu negara, faktor yang sama bisa bermain di negara. Misalnya, perusahaan multinasional menghadapi pilihan yang negara untuk mencari di atau untuk sumber produk mereka. Ketika mereka tumbuh, menjadi lebih berharga untuk membayar biaya untuk pindah ke negara dengan korupsi yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan negara-negara untuk mengurangi tarif suap untuk mencegah terlalu banyak perusahaan meninggalkan. Efek ini akan lebih besar di industri dengan biaya beralih rendah di negara-negara, seperti tekstil, daripada di industri dengan biaya switching yang tinggi, seperti pertambangan.

Sumber: Bai, Malesky, Olken, Firm Growth and Corruption: Empirical Evidence from Vietnam, April 2016

 

 

 

Skandal Germany’s Deutsche Bank


NEW YORK – Pemerintah AS baru-baru ini berusaha untuk memaksak denda multi-miliar dolar pada Jerman Deutsche Bank akibat mis-selling mortgage securities di Amerika Serikat telah berbuat banyak untuk meningkatkan kepercayaan di Uni Eropa. Kondisi EU  masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat , pengangguran yang tinggi, tantangan imigrasi, dan situasi ketidakpastian. Apa skandal Deutsche Bank telah terjadi mengindikasikan pilihan pada “a last resort”.

Baca lengkap: https://www.project-syndicate.org/commentary/deutsche-bank-european-cross-border-mergers-by-dambisa-moyo-2016-10

Laporan Ekonomi Triwulanan Indonesia, Oktober 2016: Tekanan Mereda (World Bank)


1. Tingkat kemiskinan R.I. turun sebesar 0,4 persen menjadi 10,9% pada kuartal pertama tahun 2016. Ini adalah penurunan tahunan terbesar dalam tiga tahun terakir. Kebijakan pemerintah yang berkontribusi termasuk upaya menstabilkan harga beras serta perluasan bantuan sosial.
 
2. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sektor ini bisa membantu membuka keran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, menambah ekspor, memandu investasi infrastruktur. Menurut World Travel and Tourism Council, tiap $1 juta yang dibelanjakan untuk sektor travel dan pariwisata bisa mendukung 200 lapangan kerja dan $1,7 juta PDB bagi Indonesia. (World Bank, 2016). 
 
Laporan lengkap dapat diunduh dalam link berikut:
 

Kenaikan Inflasi di tengah Bulan Ramadhan 2015


Harga konsumen meningkat 0,54% pada bulan Juni dari bulan sebelumnya, yang sedikit di atas kenaikan 0,50% dihitung pada bulan Mei. Membaca bulan Juni didorong oleh harga yang lebih tinggi di semua kategori. Bahan pangan terdaftar kenaikan harga terbesar pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya, diikuti oleh menyiapkan makanan, minuman dan tembakau. Tekanan harga biasanya meningkat selama bulan suci Ramadhan, yang dimulai tahun ini pada pertengahan Juni.

Inflasi tahunan meningkat dari 7,1% pada Mei menjadi 7,3% pada bulan Juni. Angka itu tertinggi dalam enam bulan namun sejalan dengan ekspektasi pasar. Tahunan inflasi rata-rata diadakan di 6,1% untuk bulan keempat berturut-turut. Sementara itu, indeks inflasi inti, yang tidak termasuk item yang mudah menguap seperti makanan dan administered prices, meningkat 0,26% dari bulan sebelumnya (Mei: + 0,23% month-on-month). Inflasi tahunan inti tetap stabil di 5,0% untuk bulan keenam berturut-turut.
Target inflasi bank sentral untuk 2015 adalah 3,0% -5,0%. FocusEconomics Consensus Forecast panelis berharap bahwa inflasi akan rata-rata 6,5% pada tahun 2015, yang turun 0,3 poin persentase dari perkiraan bulan lalu. Untuk 2016, panelis melihat inflasi rata-rata 4,8%.

%d blogger menyukai ini: